Pada 21 April 2025, Tiongkok mengeluarkan peringatan tegas kepada negara-negara yang sedang melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi Tiongkok. Peringatan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan kenaikan tarif impor sebesar 145% terhadap barang-barang asal Tiongkok, sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih luas. IdentitasAP News
Sejak awal April 2025, AS telah memberlakukan tarif tinggi terhadap hampir semua mitra dagangnya, dengan fokus utama pada Tiongkok. Tiongkok menanggapi kebijakan ini dengan memberlakukan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk-produk AS. Selain itu, Tiongkok juga membatasi ekspor mineral penting dan memasukkan beberapa perusahaan AS ke dalam daftar hitam, yang membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan Tiongkok. Identitas
Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan bahwa negara-negara yang mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS yang mengorbankan kepentingan Tiongkok akan menghadapi tindakan balasan yang tegas dan sepadan. Kementerian tersebut mengkritik kebijakan AS yang dianggap sebagai bentuk “perundungan ekonomi” dan menyerukan agar negara-negara lain tidak mengorbankan hubungan mereka dengan Tiongkok demi kepentingan jangka pendek. Identitas
Ketegangan perdagangan ini telah mengganggu perdagangan internasional, dengan eksportir yang merasa cemas dan pengiriman yang tertunda. Beberapa negara, termasuk Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, telah memulai pembicaraan perdagangan dengan AS di tengah perkembangan ini. Tiongkok menekankan pentingnya dialog kolektif dengan AS dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua negara berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran internasional. AP NewsIdentitas
Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok menunjukkan dinamika baru dalam hubungan perdagangan global. Peringatan Tiongkok kepada negara-negara lain mencerminkan strategi diplomatik untuk melindungi kepentingan ekonominya dan mendorong pendekatan multilateral dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Perkembangan ini memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global.
